Pembangunan Fisik di Muarojambi Terkesan Asal-asalan, DPRD Minta Ini Kepada Bupati

KABEDE.CO.ID, MUAROJAMBI – Dalam rapat paripurna DPRD Muarojambi tentang penyampaian laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muarojambi tahap kedua yang di selenggarakan di gedung paripurna DPRD Muarojambi pada Selasa (23/6/2020).

Banyak temuan realisasi fisik pembangunan infrastruktur tahun 2019 ditemukan kesalahan, pasalnya banyak ditemukan pembangunan Infrastruktur yang tak sesuai dengan RAB yang ada.

Hal ini disampaikan oleh ketua Fraksi Demokrat DPRD Muarojambi Sukarman Bobtet dalam Rekomendasi terhadap (LKPJ), berbagai kritikan tajam dilontarkan kepada Bupati Muarojambi atas kinerja kepala OPDnya.

“Temuan kesalahan dalam pembangunan fisik ini berakibat kualitas fisik yang buruk sehingga baru beberapa bulan dibangun telah rusak dan tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan beberapa pekerjaan fisik yang dianggap tak sesuai aturan diantaranya ialah pembangunan rigid beton di Desa Lopak Alai yang telah rusak, di tangkit juga ditemukan rabat beton yang baru 6 bulan telah rusak.

“Berdasarkan kroscek kami dilapangan, ruas jalan dekat RSU Sungai Gelam juga telah rusak berupa tanah yang turun karena saat dibangun tidak padat, kami berharap Dinas PUPR harus melakukan evaluasi atas pekerjaan ini,” ujar Bontet

Tidak hanya itu temuan lainnnya untuk pembangunan Infrastruktur terdapat juga di Jalan Desa Baru Mestong yang tidak maksimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, selanjutnya Jembatan di Desa Matra Manunggal yang dibangun menggunakan pondasi lama hanya Plat saja yang diganti baru.

“Di dapil IV kami juga menemukan banyak permasalahan dimana, jalan di Desa Pematang Gajah yang tidak sesuai Bestek, dan juga Box Culvert di Desa Sarang Elang yang banyak ditemukan pembangunan yang tidak sesuai RAB,” ujar Bontet.

Dari semua permasalahan tersebut, Fraksi Demokrat mengajukan beberapa Rekomendasi strategis yang harus diambil oleh Pemkab Muarojambi dalam menyelesaikan permasalah tersebut.

“Kita minta Pemkab harus segera menanggapi hasil temuan DPRD tersebut, dan juga pemkab harus menegaskan kepala OPD agar pembangunan harus dijalankan dengan benar jangan terkesan asal-asalan,” tutupnya.(bek/adv)