KABEDE.CO.ID, MUAROJAMBI – Kinerja Bupati Muarojambi dan Kepala OPD-nya terus mendapat sorotan tajam dari pihak legislatif.
Jika sebelumnya terkait pekerjaan fisik yang banyak kejanggalan, kali ini terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan kepada legislatif.
Kritikan yang disampaikan ini terkait isi LKPJ yang terkesan tidak maksimal pada penerapannya. Pasalnya banyak kesalahan dalam pembuatan LKPJ dalam penjabaran kinerja eksekutif selama tahun 2019 lalu.
Fraksi PAN DPRD Muarojambi melalui juru bicaranya Ulil Amri dalam rekomendasi atas LKPJ Bupati Muarojambi tahun 2019.
Beberapa hal yang disoroti dalam LKPJ tersebut adalah data yang disampaikan tidak akurat, dan tidak ter-update dan tidak sesuai fakta yang ada di lapangan.
“Jadi dalam LKPJ yang disampaikan tersebut tercatat Kecamatan Kumpe memiliki populasi penduduknya yang paling padat, padahal itu salah, Kecamatan Jaluko lah yang paling banyak populasinya, hal ini tentu sangat fatal karena kesalahan data akan menyebabkan kesalahan pengambilan kebijakan,” ujar Ulil Amri
Lebih lanjut Ulil Amri juga menyebutkan, dalam LKPJ yang disampaikan tidak terdapat reaksi tahun 2019, hal ini menyiratkan data tidak ter-update dengan baik.
Di dalam LKPJ tersebut, banyak OPD yang menyajikan data tidak lengkap terkait kondisi Muarojambi saat ini, namun data yang ideal secara nasional saja tapi tidak kondisi di Muarojambi.
“Seperti, contohnya Diknas yang menyajikan data keadaan 1 guru menangani 20 siswa, namun kondisi di lapangan diketahui bahwa yang mayoritas mengajar adalah guru honorer bukan guru PNS,” tegasnya.
Untuk itu, Fraksi PAN meminta Bupati Masnah agar lebih menekankan kepada OPD agar menyajikan LKPJ yang lebih baik dan sesuai kondisi kenyataan di lapangan.(bek/adv)
Discussion about this post